Jakarta, IDN Times
– Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki kasus dugaan pungli terkait izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan. Fokus utama mereka adalah TKA yang tidak memiliki kualifikasi tepat dan dapat memasuki Indonesia dengan mudah.
Terkait masalah tenaga kerja, pasti sangat terkait erat dengan publik karena hal ini dapat pula menjadi kesempatan bagi kita semua untuk meningkatkan pengelolaan sistem tenaga kerja di tanah air. Ini menunjukkan bahwa apabila kita mengizinkan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang belum tepat sasaran atau kurang mahir bergabung, maka dampaknya pun akan dirasakan dalam lingkungan pekerjaan di Indonesia,” jelas Budi seperti dilansir Kamis (29/5/2025).
1. KPK menyelidiki arus dana dan penerbitan izin
Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mendengarkan keterangan dari berbagai saksi dan melakukan penggeledahan di beberapa tempat berkaitan dengan perkara tersebut. Hal itu dilakukan guna menyelidiki arus dana suap pada kasus ini beserta mekanisme pembuatan dokumen-dokumennya.
“KPK juga akan menyelidiki cara pengurusan dokumen berkaitan dengan kedatangan tenaga kerja asing di Indonesia. Mereka ingin mengetahui apakah ada elemen-elemen tertentu yang harus dipertimbangkan dalam konteks penyelidikan kasus dugaan pemerasan ini atau sejauh mana,” jelas Budi.
“Inklusif KPK pastinya akan menggali lebih jauh dan menyelidiki pihak-pihak lain yang mungkin turut berpartisipasi atau diduga terlibat dalam struktur kasus dugaan pengancaman berkaitan dengan urusan tenaga kerja,” tambahnya.
2. KPK tetapkan delapan orang sebagai tersangka
Diketahui bahwa KPK sudah mengidentifikasi delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Meski demikian, nama-nama mereka belum dipublikasikan kepada masyarakat umum.
Di samping itu, informasi lebih lanjut tentang tindakan para tersangka masih belum dirilis.
3. KPK menyita 11 kendaraan roda empat serta dua sepeda motor
Selama investigasi sedang berjalan, KPK juga menyelidiki beberapa tempat. Beberapa daerah yang diselidiki meliputi kantor Kementerian Tenaga Kerja dan kediaman individu terkait.
Hingga saat ini, KPK sudah mengamankan 11 kendaraan roda empat serta dua sepeda motor.
