JAKARTA,
– Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut bahwa mereka akan bekerja sama dengan Kemenkeu guna melanjutkan keputusan MK yang mensyaratkan negara harus mendanai pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta.
Dia menyebutkan bahwa perubahan dalam kebijakan yang disebabkan oleh putusan MK No. 3/PUU-XXIII/2025 pasti akan mempengaruhi pengalokasian dana.
“Artinya ini memerlukan penyesuaian anggaran setengah tahun, ya? Ini juga berarti kita harus melakukan diskusi dengan Menteri Keuangan serta DPR, jadi saat ini kita fokus terlebih dahulu pada inti dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,” ungkap Abdul Mu’ti di gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada hari Senin (2/6/2025).
Selain itu, dia belum bisa menentukan apakah biaya pendidikan dasar untuk sekolah negeri maupun swasta akan diimplementasikan pada tahun ajaran 2025-2026.
Oleh karena itu, pada masa kini, pihak berwenang mengadakan persiapan terkait dengan skema implementasi keputusan MK No. 3/PUU-XXIII/2025 dan juga sedang menantikan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.
“Keputusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, bukan begitu? Putusannya penuh efek hukum dan wajib dijalankan. Oleh karena itu, pastinya saat diterapkannya keputusan ini, kami semua harus menaatinya. Namun untuk meneruskannya perlu adanya koordinasi dengan kementerian yang relevan, terlebih Kemenkeu, serta dukungan dari Bapak Presiden dan persetujuan DPR tentang aspek anggaran,” jelas Abdul Mu’ti.
Diusulkan Bertahap
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyarankan untuk menerapkan langkah perlahan pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa negara harus memberikan pendidikan dasar gratis baik di sekolah negeri maupun swasta.
Pada tahap awal atau dalam rentang waktu singkat, pihak pemerintahan bisa mengawali program ini dengan fokus pada sekolah-sekolah swasta mulai dari tingkat SD hingga SMP yang berlokasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Sebagai langkah awal, dalam periode singkat, prioritas tahap pertama adalah mengejar sekolah-sekolah swasta biaya rendah di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil pada awalnya,” ungkap Hetifah saat menghadiri acara Obrolan News Room, Jumat (30/5/2025).
Dalam tahap awal ini, pihak berwenang bisa menargetkan institusi pendidikan swasta yang dijalankan oleh organisasi agama.
Karena itu, banyak di antara sekolah-sekolah tersebut memerlukan dukungan finansial untuk mengelola kegiatan sehari-hari.
“Hanyak itu saja, terdapat berbagai lembaga seperti Misalnya Muhammadiyah, serta Lembaga Pendidikan Kristen di Papua, atau wilayah-wilayah lainnya yang sebenarnya sangat memerlukan dukungan finansial jika hal tersebut ditransformasikan menjadi gratis,” jelas Hetifah.
Selanjutnya, pihak berwenang bisa mengevaluasi tahap awal ini sebelum meneruskannya menuju tahapan yang lebih bertahan lama.
“Habis itu, tahap jangka panjangnya adalah ekspansi ke sekolah yang lain dengan penilaian berkesinambungan,” kata Hetifah.
