, CIREBON –
Kembali muncul wacana untuk mendirikan Provinsi Cirebon Raya.
Meski pernah terhenti akibat moratorium yang dikeluarkan pemerintah pusat, Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) saat ini mengumumkan bahwa mereka siap untuk melaksanakan “perekaman ulang” guna merealisasikan pembagian daerah tersebut.
Muhamad Jazuli, Ketua Umum P3C, mengatakan bahwa usaha untuk mendirikan Provinsi Cirebon sudah dimulai sejak dulu dan pernah mengalami beberapa hambatan.
Namun sekarang, P3C mengadakan pengumpulan sumber daya lagi setelah pembatalan dari kebijakan penahanan.
“Langkah-langkah yang telah kami ambil untuk mewujudkan Provinsi Cirebon Raya, dimulai sejak tahun 2008,” ungkap P3C.
“Seringkali kita melakukan pertemuan di tingkat propinsi dan juga di level nasional,” ungkap Jazuli ketika bertemu dengan kami di salah satu kedai kopi yang berada di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, pada hari Senin (26/5/2025).
Dia menegaskan, salah satu hambatan utama yang pernah menghalangi adalah batasannya dana anggaran dari pemerintahan nasional.
Menurut pendapatnya, terdapat berbagai macam strategi mandiri yang bisa dijalankan.
“Sebagai contohnya, banyak bangunan-bangunan yang setelah itu menjadi tak terpakai dapat digunakan sebagai fasilitas sementara, seperti misalnya Gedung Negara Krucuk, ada juga Gedung Wanita, dan Korpri,” ungkapnya diiringi oleh Sekretaris Jenderal P3C, Wahyudin.
Walaupun begitu, mereka tetap mempertahankan komunikasi aktif dengan sejumlah entitas, seperti Komisi II DPR RI, kepala daerah otonomi baru, serta pemerintahan yang telah berganti.
Dia juga menekankan bahwa dukungan administratif dari para kepala daerah di area Ciayumajakuning telah sangat solid.
“Alhamdulillah, beberapa surat keputusan untuk rekomendasi yang datang dari wali kota dan bupati telah terbit, misalnya dari Kuningan, Majalengka, dan Indramayu,” ungkapnya.
Selanjutnya, dia menekankan bahwa momen sekarang merupakan kesempatan ideal untuk merevisi dan menghidupkan kembali ide pembentukan provinsi baru tersebut.
Setelah mencabut moratorinya, kita berencana untuk melakukan pendaratan ulang.
“Seharusnya kemarin sudah mendaftar, namun dikarenakan adanya moratorium serta pertimbangan dana, pada akhirnya hal tersebut belum dapat direalisasikan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris P3C, Yudha Khaidar Nawawi mengatakan tambahanannya, bahwa bantuan yang diberikan oleh eksekutif dan legislatif kini tidak hanya berupa saran biasa, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
“Oleh karena itu, dukungan dari pihak eksekutif dan legislatif di wilayah yang akan dimekarkan (Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Indramayu) telah diberikan dalam surat keputusan, bukan hanya sebagai rekomendasi saja. Sampai saat ini, surat keputusan tersebut tetap berlaku,” jelas Yudha.
Dia juga menggarisbawahi kesenjangan dalam pengembangan dan kemiskinan di daerah Ciayumajakuning sebagai dasar utama yang mendorong perluasannya.
“Statistik yang kami peroleh dari P3C menunjukkan bahwa Ciayumajakuning berada dalam kelima wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Indramayu memiliki angka 11,9%, Kuningan sebesar 11,8%, Kabupaten Cirebon mencapai 11% dan Majalengka pada 10,8%. Meskipun demikian, Produk Domestik Regional Bruto (PLDB) kita telah mencapai hingga Rp267 triliun,” katanya.
Menurut Yudha, P3Cakan menghidupkan lagi proses penggabungan, baik di skala lokal maupun nasional, untuk meneruskan penelitian serta usaha yang telah dimulai dari waktu yang cukup lama.
“Jika kami berstatus sebagai Provinsi Cirebon, luas daerahnya bisa sampai 5.000 km² dan ini akan mengecilkan beban Jawa Barat dari populasi 50 juta orang hingga tinggal sekitar 7,9 juta orang yang termasuk dalam Provinsi Cirebon,” terangnya.(* )
Laporan oleh Jurnalis Tribuncirebon.com, Eki Yulianto
