TNI mengonfirmasi telah mengevakuasi seluruh personelnya dari kawasan Kampung Sugapa Lama, yang berada di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kebijakan ini diberlakukan mulai hari Kamis (15/5).
TNİ mengeluarkan pasukannya sesuai dengan keinginan bupati serta para pemimpin masyarakat lokal. Hal tersebut dijelaskan oleh Kapuspen TNİ Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam tanggapannya tentang adanya surat terbuka yang ditandatangani oleh Antonia Hilaria Wandagau.
Surat terbukanya menyatakan bahwa TNI sudah mengarahkan tembakannya pada dan membunuh seorang wanita yang dikenal sebagai Mama Hertina Mirip.
“Itu hanyalah berita bohong semata yang diciptakan untuk mempengaruhi pendapat publik dengan menyebutkan klaim palsu tentang TNI telah menewaskan warga di Papua. Sebenarnya, sejak tanggal 15 Mei 2025, tentara kita sudah ditarik dari kampung Sugapa Lama karena dimintai oleh bupati serta para pemuka masyarakat lokal,” jelas Kristomei Sianturi.
Setelah tentara TNI pergi dari desa Sugapa Lama, Mama Hertina dilaporkan menghilang dari lokasi penampungan. Dia sudah tidak terlihat sejak tanggal 18 Mei.
Warga mengatakan bahwa orang tersebut kembali ke desanya yang bernama Jaindapa. Saat dalam perjalanannya, dia ditahan dan diserang oleh anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya.
“Menuduh Mama Hertina mempunyai anak merupakan informasi yang salah. Sesuai dengan penjelasan dari para warga serta tokoh adat setempat, Mama Hertina diketahui tidak memiliki keturunan, dan nama Antonia Hilaria Wandagau (yang tertulis di surat terbuka tersebut dan menyatakan dirinya sebagai anak Mama Hertina) juga tidak dikenali oleh komunitas sekitarnya,” tambah Kristomei Sianturi.
Menanggapi kabar tersebut, Kristomei meminta publik agar tidak serta-merta meyakini tuduhan palsu. Terlebih lagi, apa yang terjadi malahan mencerminkan tindakan brutal dari kelompok separatis OPM. Kelompok ini telah menyebarkan ketakutan di antara penduduk biasa.
“Setiap usaha memecah belah di antara penegak hukum dan warga merupakan bagian dari rencana kelompok separatis untuk mengurangi keyakinan publik. Jangan sampai terhasut,” tegas Kristomei Sianturi.
