Laporan Jurnalis, Nazmi Abdurrahman
, BANDUNG
Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono mengatakan bahwa pemilihan Al Muzzammil Yusuf menjadi presiden PKS disebabkan oleh campuran antara otorisasi internal dengan kemampuan dalam jejaring eksternal.
Al Muzzammil Yusuf dipilih sebagai Ketua Umum PKS untuk masa jabatan 2025–2030 setelah musyawarah pertama Majelis Syuro yang diselenggarakan tanggal 5 Juni 2025.
Al Muzzammil Yusuf memperkuat kedudukannya sebagai Presiden PKS, sejak ia menjadi Ketua Umum PKS dari tahun 2002 hingga 2003 serta pemegang jabatan di DPP bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari 2020 sampai 2025.
Al Muzzammil Yusuf pun pernah aktif di beragam komisi DPR, seperti Komisi I yang menangani pertahanan serta Komisi XIII yang mengurusi hukum, hak asasi manusia, imigrasi, lembaga pemasyarakatan, dan pemberantasan terorisme. Pengalamannya ini makin melengkapi klaim keahliannya di ranah politik.
“Dengan cara ini, ia memanfaatkan legitimasi struktural untuk memperkuat kohesi internal dan menyelaraskan sayap konservatif maupun pragmatis PKS,” ujar Kristian, Sabtu (7/6/2025).
Menurut Kristian, Al Muzzammil Yusuf selaku Presiden PKS saat ini menghadapi tantangan untuk mempertahankan dukungan pemilih di Jawa Barat, daerah yang menjadi sumber utama suara PKS dan semakin terpecah belahan akibat persaingan antarpolitik dan sentimen identitas.
Dia harus memberikan wewenang yang lebih besar kepada DPW dan DPD lokal agar keputusan penting di DPP dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah, seperti masalah pertanahan di Priangan atau perkembangan kota di Jakmetro, menurut dia.
Dengan bekerja sama dengan kader setempat dan mendukung komunikasi yang saling melengkapi, menurutnya, Almuzamil memiliki kesempatan untuk menghentikan aliran keluar “suara Islam-politik” menuju partai lain dan meningkatkan kerja politik PKS dalam pemilihan tahun 2024.
Dia menyebutkan bahwa secara nasional, posisi PKS di bawah pimpinan Al Muzzammil Yusuf kini cenderung mendekati ke arah berkoalisinya dengan pemerintah.
“Pernyataan resmi dalam konferensi pers DPP PKS tanggal 5 Juni 2025 menggarisbawahi tekad partai untuk bekerja sama mendukung keberhasilan agenda pemerintah Prabowo–Gibran,” katanya.
Tindakan ini dapat dipandang sebagai langkah strategis oleh PKS untuk memperluas pengaruhnya pada tahapan pembentukan undang-undangan utama, posisi kekuasaan eksekutif di institusi kenegaraan, serta alokasi dana pemerintahan.
Kristian juga mengomentari rencana pertemuan antara Al Muzzammil Yusuf dengan Presiden RI Prabowo Subianto serta Anies Baswedan yang akan berlangsung usai acara pelantikan tersebut.
Menurut dia, acara tersebut memiliki dua tujuan penting. Yang pertama, bertemu dengan Prabowo berfokus pada pengukuhannya PKS menjadi mitra setaranya bagi pemerintahan nasional.
“Mengonfirmasikan keterlibatan dalam penyusunan keputusan dan pembagian dana, bersama dengan dukungan politik untuk mendorong RUU dan agenda nasional yang utama,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Anies Baswedan, sasaran utamanya adalah menarik perhatian para pemilih moderat serta pengambil keputusan suka-sukacita dari kalangan perkotaan yang sudah lama mendukung Anies. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mempertahankan opsi pembentukan koalisi alternatif di kemudian hari.
“Maka, PKS mencoba mengatur antara pendekatan praktis untuk membentuk kekuasaan dengan posisi politik yang moderat,” jelasnya.
Secara keseluruhan, Al Muzzammil Yusuf memadukan pendekatan legitimasi internal dan koalisi eksternal untuk memperluas pengaruh PKS baik di Jawa Barat maupun di panggung nasional.
“Berdasarkan di Jawa Barat, pendekatan memperkuat tata kelola daerah serta menyesuaikan kebijakan setempat merupakan faktor utama dalam mengumpulkan kembali dukungan masyarakat yang terpecah-belah karena ketidakkonsistenan sikap politik PKS,” ungkapnya.
Di level nasional, kerjasama dengan Pemerintah Prabowo-Gibran serta pendekatan awal ke arah Anies Baswedan mencirikan strategi politik ganda, memastikan jalan masuk ke dalam struktur pemerintahan sambil tetap menjaga peluang untuk berkoalisi secara lebih luas.
“Metode ini diyakini akan mengukuhkan PKS sebagai pemain yang kompeten di tengah dinamika politik Indonesia,” katanya.
