Laporan Wartawan , Misbahudin
, PANDEGLANG –
Pemerintah di Kabupaten Pandeglang mengharapkan Kemendagri untuk cepat menarik kembali pembatasan terkait pemilihan kepala desa (Pilkades).
Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyatakan hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa terdapat ratusan desa di wilayahnya yang saat ini dipimpin oleh Pejabat Sementara (Pjs).
“Harapannya adalah agar Kementerian Dalam Negeri mencabut larangan itu dengan cepat dan membolehkan pemerintah daerah setempat menyelenggarakan pemilihan kepala desa di Pandeglang,” ungkap Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi ketika ditemui di kantornya pada hari Senin, 2 Juni 2025.
Iing mengatakan bahwa saat ini terdapat 108 desa dipimpin oleh Pjs dan tambahan enam kepala desa telah melakukan peralihan jabatan melalui proses PAW.
“Nah kenapa kita belum melaksanakan Pilkades, karena ada moratorium tadi yang keluar tahun 2023 menjelang Pemilu,” katanya.
“Pada akhirnya ketika kita menghadapi Pemilu, tidak bisa melaksanakan Pilkades. Makanya banyak Pjs di Pandeglang,” sambungnya.
Orang nomor dua di Pandeglang tersebut menuturkan telah mewartakan hal ini kepada Komisi II DPR RI ketika berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Pandeglang tentang moratorium yang dimaksud.
“Saya sampaikan waktu itu, mohon bantuan ke pimpinan dan anggota komisi II, untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke Kemendagri,” ujarnya.
“Katanya mereka sudah melakukan pembahasan bersama Kemendagri, nah kalau gak salah Kemendagri minta waktu 4 bulan mencabut moratorium dan menyusun peraturan pemerintah kaitannya dengan Pilkades,” sambungnya.
Atas dasar itu, Iing mengaku optimistis bahwa Pilkades akan dilaksanakan di tahun 2026.
“Insha Allah Pemerintah Kabupaten telah menetapkan anggaran untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa tersebut,” ujarnya.
Menurut Iing, meskipun desa saat ini dikelola oleh Pjs, tetapi tak ada kendala berkaitan dengan pembangunan di setiap desa tersebut.
Karena itu, Pjs berasal dari antara aparatur sipil negara (ASN).
“Orang-orang yang kami pilih adalah mereka yang memiliki integritas dan bekerja di setiap desa serta kampungnya,” ucapnya.
“Pokoknya rakyat menginginkan pemimpin yang pasti, bukan hanya pemimpin sementara seperti itu saja, memang masalahnya,” lanjutnya.
